Pernyataan Terkait Regulasi Cryptocurrency Singapura

goosebit advertise 728x90 cheap promotion

Singapura, negara modern Asia Tenggara ini nampaknya tidak memiliki rencana untuk mengatur cryptocurrency seperti Bitcoin. Pernyataan tersebut datang dari kepala Monetary Authority of Singapore (MAS) terkait pertanyaan tentang regulasi cryptocurrency Singapura. Namun, beberapa undang-undang sedang dirumuskan yang dapat diterapkan pada beberapa aktivitas cryptocurrency dan Initial Coin Offering (ICO) di Singapura.

Tidak ada rencana untuk mengatur Bitcoin

Direktur Pelaksana MAS, Ravi Menon, dalam sebuah wawancara pada hari Selasa mengatakan bahwa “Singapura tidak berencana untuk mengatur cryptocurrency seperti bitcoin.”, begitu yang dilaporkan oleh Bloomberg. Namun, dia menambahkan bahwa pihaknya akan tetap waspada terhadap pencucian uang dan potensi risiko lainnya yang berasal dari penggunaannya.

As of now I see no basis for wanting to regulate cryptocurrencies.

Sebagai gantinya, bank sentral akan fokus untuk memantau “aktivitas seputar cryptocurrency dan memikirkan jenis risiko yang mungkin mereka hadapi, risiko mana yang memerlukan respon regulasi, dan kemudian melanjutkan dari sana,” dia menjelaskan.

Sikap Ramon teresbut mengkonfirmasi sebuah pernyataan Wakil Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Menanggapi pertanyaan parlemen mengenai regulasi cryptocurrency, dia mengatakan, “Kami mengatur kegiatan yang melingkupinya (cryptocurrency), jika kegiatan tersebut masuk dalam lingkup umum kami sebagai regulator keuangan.”

Pendekatan Singapura terhadap Regulasi Cryptocurrency

Menon mencatat bahwa Singapura telah mewajibkan perantara mata uang digital seperti operator pertukaran Bitcoin untuk memenuhi persyaratan, untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Ini akan dirumuskan dalam regulasi layanan pembayaran mendatang yang sedang kita kerjakan”, tambahnya.

Dalam wawancara yang berbeda dengan Bloomberg Television, dia menyampaikan, “sangat sedikit yurisdiksi yang mengatur cryptocurrency di seluruh dunia. Sebagian besar telah mengambil pendekatan bahwa mata uang itu sendiri tidak menimbulkan risiko yang menjamin regulasi”.

Bulan lalu, beberapa bank di negara tersebut berhenti melakukan bisnis dengan beberapa startup cryptocurrency. Menurut Asosiasi Industri Cryptocurrency dan Blockchain setempat, lebih dari sepuluh perusahaan memiliki masalah dengan bank lokal, yang tidak memberikan penjelasan mengenai penutupan akun.

Undang-undang ICO Singapura

“Jika ICO memuat janji dividen atau keuntungan ekonomi lainnya, mereka dapat menyerupai penawaran saham biasa dan karenanya, akan dicakup oleh Securities and Futures Act (SFA) Singapura”, Bloomberg menyampaikan penjelasan Menon pada hari Selasa.

Menon mengulangi pernyataan yang dikeluarkan oleh MAS pada bulan Agustus untuk ICO, yang menyatakan bahwa:

MAS’ position of not regulating virtual currencies is similar to that of most jurisdictions. However, MAS has observed that the function of digital tokens has evolved beyond just being a virtual currency.

Bank Sentral Singapura ini menjelaskan lebih lanjut dalam pernyataannya bahwa token digital dapat mewakili kepemilikan atau bunga sekuritas atas aset atau properti emiten, yang dapat membuatnya menjadi sebuah penawaran saham atau unit dalam skema investasi kolektif di bawah SFA. Token digital mungkin juga mewakili hutang yang harus dibayar oleh penerbit dan dianggap sebagai obligasi di bawah SFA.

“Jadi, kita harus memeriksa kasus demi kasus untuk melihat mana yang perlu dimasukkan ke dalam regulasi, dan mana yang bisa tinggal di luar”, Menon menyimpulkan pernyataannya tentang regulasi cryptocurrency Singapura.

Sumber: Bitcoin.com